Bodoh

 Di Balik Surat BEM UGM untuk UNICEF: Nyawa Seharga Buku Tulis dan Teror yang Mengintai Tiyo Ardianto

Yogyakarta, 16 Februari 2026 — Di tengah riuh rendahnya wacana triliunan rupiah untuk program raksasa di ibu kota, sebuah kabar duka dari pelosok Nusa Tenggara Timur (NTT) menyeruak bak tamparan keras. Akhir Januari lalu, seorang bocah 10 tahun di Kabupaten Ngada memilih mengakhiri hidupnya dengan tragis. Alasannya menyayat hati: sang ibu, seorang janda yang bekerja sebagai petani serabutan, tak sanggup memberinya uang sepuluh ribu rupiah untuk membeli buku dan pena.

​Tragedi itu mungkin berlalu begitu saja sebagai obituari pinggiran. Namun, di Yogyakarta, keputusasaan itu mengkristal menjadi sebuah perlawanan.

​Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) meradang. Di bawah kepemimpinan Ketua BEM Tiyo Ardianto, mereka mengambil langkah tak biasa. Alih-alih berteriak di depan gerbang istana, pada 6 Februari 2026, mereka melayangkan surat resmi melintasi batas negara—langsung kepada UNICEF (Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa).

​Diksi "Bodoh" yang Membakar Kontroversi

​Surat tersebut bukan sekadar laporan, melainkan sebuah proklamasi kekecewaan terhadap prioritas negara. Di dalamnya, tertulis sebuah kalimat tajam berbahasa Inggris yang kini menjadi episentrum perdebatan nasional:

​"Help us to tell Prabowo Subianto how stupid he is as president."

(Bantu kami beri tahu Prabowo Subianto betapa bodohnya dia sebagai presiden).

​Penggunaan kata "bodoh" jelas memantik kontroversi. Namun, Tiyo dan kabinetnya tidak asal jeplak. Mereka berdalih pada akar linguistik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di mana "bodoh" juga bermakna "tidak tahu".

​Bagi para mahasiswa ini, sang kepala negara dinilai buta terhadap realitas sesungguhnya di akar rumput. Mereka menggugat ironi negeri ini: negara sibuk memoles statistik dan menjalankan mega-proyek, sementara di sudut lain, nyawa anak-anak melayang hanya karena absennya kehadiran negara pada kebutuhan paling dasar.

​Harga Sebuah Kritik: Bayang-Bayang Teror di Kota Pelajar

​Di Indonesia, kritik bernada tinggi jarang datang tanpa konsekuensi. Hanya berselang hari setelah surat itu viral, bayang-bayang teror mulai mengintai sang Ketua BEM.

​Sejak 9 Februari, ketenangan hidup Tiyo direnggut. Ponselnya dibanjiri pesan WhatsApp dari deretan nomor tak dikenal dengan kode negara Inggris (+44). Isinya bukan lagi sekadar cacian, melainkan ancaman penculikan dan tudingan serius bahwa dirinya adalah "agen asing penjual narasi sampah".

​Intimidasi itu keluar dari dunia maya dan mengambil wujud fisik. Di sebuah kedai kopi di sudut Yogyakarta, Tiyo mendapati dirinya diawasi dan difoto diam-diam oleh dua pria berpostur tegap. Saat ia mencoba bangkit dan mendekat, kedua sosok misterius itu raib ditelan keramaian jalanan. Puncaknya, pada momentum hari kasih sayang, 14 Februari, teror itu mengetuk pintu keluarganya. Sang ibunda dilaporkan turut menerima pesan bernada ancaman.

​Ujian Demokrasi di Simpang Jalan

​Kini, kasus ini telah melampaui batas persoalan surat menyurat. Rentetan teror ini memancing reaksi keras dari para akademisi dan Senayan. Komisi X DPR RI mulai angkat bicara, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas intimidasi tersebut dan melindungi hak berekspresi mahasiswa.

​Kematian tragis bocah SD di NTT telah membuka kotak pandora tentang prioritas bangsa. Pertanyaannya kini, apakah negara akan menjawab kritik tajam BEM UGM dengan introspeksi kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada rakyat miskin, atau justru membiarkan ancaman dan teror menjadi jawaban bisu atas suara-suara kritis dari kampus?

​Bagi Tiyo dan BEM UGM, pesan mereka sudah telanjur terbang ke ranah global. Dan dunia, kini ikut menatap bagaimana Indonesia memperlakukan anak-anak dan mahasiswa kritisnya.